Gubernur Riau Syamsuar dan Wakilnya Edy Natar nasution. akamaized.net
TendaBesar.Com - Riau - Kebakaran hutan yang terjadi di dalam negeri tidak sedikit yang menyeret para petani sebagai pelaku dan akhirnya digiring ke dalam jeruzi besi.
Berdasarkan itu gubernur Riau Syamsuar mengingatkan kepada warganya terkhusus para petani, agar tidak lagi terjerumus dan tersangkut kasus hukum karena terkait kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla).
Syamsur meminta para petani atau warga masyarakat agar tidak mudah menerima uang sogokan dari orang yang sengaja membuka lahan dengan cara membakar lahan.
Bupati Siak selama 2 periode itu melihat belajar dari kasusu sebelumnya dimana terdapat warga yang mau menerima tawaran sejumlah uang dan kemudian akhirnya menjadi korban terseret ke dalam kasus hukum. Sementara orang yang membayar warga itu hanya mengutamakan kepentingan pribadi tanpa memikirkan dampak dari pembakaran tersebut.
"Saya tak ingin lagi ada warga Riau yang berhadapan dengan hukum hanya karena diberi uang oleh oknum untuk membuka lahan dengan cara membakar," kata Syamsuar, Kamis (4/3/2021).
Syamsuar selalu menghimbau dan mengajak seluruh tokoh adat, pemuka agama, tokoh masyarakat hingga kepala wilayah dari tingkat bupati dan wali kota hingga Rw, RT untuk turut mengedukasi masyarakat agar tidak mudah mau menerima sogokan.
Syamsuar berharap kepada para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat agar mengingatkan warga, bahwa membuka lahan dengan cara membakar adalah cara yang salah, membahayakan dan dapat dipidana.
"Apalagi di tengah pandemi Covid-19 ini yang masih membebani kehidupan masyarakat," harap Syamsuar.
Syamsuar menyesalkan sampai hari ini masih saja ada warga masyarakat yang ditangkap karena kasus pembakaran lahan. Syamsuar mengajak seluruh masyarakat dari seluruh elemen agar bersama-sama peduli pada lingkungan.
"Sampai saat ini masih saja ada yang ditangkap karena karhutla, artinya tidak jera yang juga jadi beban bagi kita semua. Untuk itu sosialisasi terus dilakukan dengan baik. Karena semua ini tidak bisa ditangani oleh pemerintah dan TNI-Polri saja, melainkan juga harus dilakukan secara bersama-sama," kata Syamsuar